JAGUARPOST.COM || PEKANBARU — Keresahan puluhan rekanan Pemerintah Provinsi Riau, atas simpang siurnya penyelesaian pembayaran tertunda (tunda bayar) mulai bergulir. Dimana informasi sudah dibayarkan, namun faktanya tunda bayar terjadi sejak Tahun 2023 dan 2024 atas pekerjaan yang telah diselesaikan kontraktor hingga kini belum ada kejelasan.
Informasi yang dirangkum, tampak puluhan rekanan pemerintah Provinsi Riau melalui Aliansi Rekanan Riau (ARRI) mengadakan pertemuan. Pertemuan tersebut membahas gonjang-ganjing proses pencairan tunda bayar di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, Rabu (10/09) di Wareh Coffee Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru.
Salah seorang rekanan Arianto mengatakan, keluhan setiap rekanan yang berkecimpung di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, apalagi yang sifatnya nilai pekerja usaha kecil menengah atau UMKM sudah tidak kondusif lagi ekonominya untuk bertahan. Kita berharap Pemerintah fokus atas kesulitan ekonomi di kalangan masyarakatnya saat ini.
Tampak puluhan kontraktor hadir pada pertemuan dan menghasilkan beberapa poin-poin. Adapun poin kesepakatan bersama tersebut yakni pihak kita dari Aliansi Rekanan Riau sepakat untuk melakukan silaturrahmi ke Pemerintah Provinsi Riau, khususnya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau dan OPD Pemerintah Provinsi Riau lainnya.
Tujuan kita meminta kejelasan dan kepastian terkait pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan oleh rekanan, namun hingga saat ini belum dibayarkan.
Selain itu pihak ARRI juga akan mengajukan Audiensi ke DPRD Provinsi Riau atau hearing dengan DPRD Provinsi Riau. Dengan tujuan, meminta dukungan dan penjelasan dari pihak legislatif mengenai kendala pembayaran kegiatan yang belum terselesaikan.
Juga para rekanan akan mengambil langkah berikutnya bersilaturrahmi ke Gubernur Riau secara langsung. Ini semua guna meminta perhatian dan komitmen langsung dari pimpinan tertinggi di Provinsi Riau terkait kejelasan dan realisasi pembayaran kegiatan yang telah dikerjakan oleh para rekanan.
Terkait gonjang-ganjing tunda bayar di lingkungan Pemrov Riau terhadap para rekanan, Ketum Barisan Masyarakat Bersih dari Korupsi (BASMI) Riau, Fadli meminta kepada Gubernur Riau agar dapat menuntaskan persoalan yang saat ini di hadapi rekanan.
“Kita meminta dan berharap agar Gubernur Riau Abdul Wahid dapat segera menuntaskan persoalan tunda bayar terhadap rekanan yang telah lama berjalan,” harapnya. Rabu (10/9/25).
Hal ini akan sangat berdampak pada kemajuan Provinsi Riau, untuk itu kita minta Gubernur Riau Abdul Wahid prioritaskan dan segera tuntaskan persoalan tunda bayar ini, tunda kegiatan seremonial yang kiranya banyak memakan anggaran,” tegasnya.
“Ditambahkannya, Gubri Abdul Wahid pasti mampu menuntaskan persoalan ini, sebagai orang nomor di Riau ini menurut hemat saya, tidaklah sulit bagi beliau menuntaskan satu persatu persoalan yang telah ada, stop setahun menjabat untuk kegiatan seremonial, prioritaskan persoalan yang sudah ada, hal itu juga akan sangat meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap pemimpinnya,” sebutnya.
Kita dari BASMI Riau akan terus kawal persoalan ini, dan akan terus mensupport program Gubri Riau untuk kemajuan provinsi Riau yang kita cintai ini,” tutupnya. (Eka)
