JAGUARPOST.COM|Pekanbaru,– Sehari Gubernur Riau (Gubri) Abdul Wahid menetapkan status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau. Mendapatkan Respon Positif dari Tokoh Masyarakat Riau yakni Bunda Azlaini Agus.
Dikutip dari media seputarriau.co, Bunda Azlaini Agus Mendukung penetapan Status tanggap darurat karhutla yang dialami Provinsi Riau saat ini, dimana meningkatnya jumlah titik panas dan titik api dalam sepekan terakhir.
“Muda-Mudahan dengan penetapan status ini, bisa menggerakkan semua aparat pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota untuk bergerak menangani bencana ini”, Ucap Bunda Azalaini kepada awak media via pesan singkat WhatsApp, Rabu (23/07/2025)
Bunda Azlaini Agus Mengingatkan kepada Gubernur Riau untuk bisa Memerintahkan serta Mengawasi bawahannya untuk Bekerja dalam Penyelesaian Karhutla di Riau, “Gubri jangan hanya bisa membuat pernyataan, tapi tidak mampu menggerakkan aparaturnya sampai ke tingkat desa untuk siaga 24 jam dengan kesiapan untuk bertindak mengatasi kebakaran yang terjadi di wilayahnya masing-masing”, ujarnya.
Bunda juga menambahkan,”Salah satu penyebab mengapa karhutla di Riau ini selalu terjadi dalam areal yang luas adalah ketidakpedulian dan ketidaksiapan aparat pemerintah di tingkat paling bawah hingga aparat tingkat provinsi, sehingga setiap kali terjadi karhutla, siapa pun Gubernur Riau hanya omon-omon saja, sedangkan Bupati, Walikota, Camat sampai Kades, tidak punya persepsi dan sikap yang sama untuk mengatasi kebakaran ketika masih kecil. Sikap masa bodoh dan pembiaran yang menyebabkan setiap tahun kita menghadapi bencana yang sama, seperti yang dituangkan dalam kitab Suci Al-Qur’an : Afala tatafakkaruun”, tutup Bunda Azalaini Agus.
Dimana Penetapan status Karhutla yang Terjadi di Riau merupakan Langkah responsif terhadap kondisi yang kian mengkhawatirkan. Ada dua wilayah dengan titik api terbanyak berada di dua kabupaten, yakni Rokan Hilir dan Rokan Hulu. Kedua daerah ini menjadi perhatian serius karena kerap mengalami karhutla setiap tahun, Sehingga Pemprov Riau dan harus mengambil langkah tegas.
(***Rls/Lo)
