JAGUARPOST. COM || Riau – Masyarakat dari Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pelalawan mulai berdatangan ke Kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Senin (21/7/2025) pagi ini. Massa merupakan pengunjuk rasa yang menolak relokasi penduduk di TNTN.
Kondisi di lapangan saat ini diperkirakan ribuan massa telah tiba di dekat kantor Gubernur Riau. Sejak pagi tadi, massa tiba menggunakan sejumlah kendaraan truk yang biasa dipakai untuk mengangkut buah kelapa sawit.
Akibat aksi unjuk rasa damai ini, jalan di depan Kantor Gubernur Riau macet total. Aktivitas lalu lintas hanya menggunakan satu jalur di seberang Kantor Gubernur.
“Kami datang untuk menagih janji Gubernur Riau yang sebelumnya menyatakan akan memfasilitasi penyelesaian TNTN. Kami datang sebagai warga negara yang baik untuk meminta perlindungan dari pemerintah,” kata warga di lokasi unjuk rasa.
Aksi demonstrasi ini merupakan gelombang kedua, setelah dilakukannya penertiban kawasan hutan TNTN oleh pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang mengklaim telah menguasai kembali lahan hutan TNTN seluas 83 ribu hektare pada 10 Juni 2025 silam. Satgas PKH mengklaim di atas lahan TNTN telah berdiri kebun sawit dan fasilitas umum seluas 60 ribu hektare lebih.
Satgas PKH menegaskan akan melakukan relokasi mandiri penduduk di TNTN dengan target pada 22 Agustus 2025 mendatang. Selain itu, kawasan TNTN yang telah bersalin rupa menjadi kebun sawit akan direforestasi (dihijaukan) kembali. Tindakan Satgas PKH ini ditentang keras oleh penduduk yang mendiami TNTN.
Unjuk Rasa di Jakarta
Selain menggelar unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, masyarakat TNTN rencananya juga akan menggelar demonstrasi di Istana Negara, Jakarta. Masyarakat yang bermukim di kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Pelalawan, Riau telah berangkat dari TNTN menuju Jakarta pada Sabtu (19/7/2025) lalu.
Aksi unjuk rasa untuk menyuarakan penolakan terhadap kebijakan relokasi penduduk yang ditempuh pemerintah melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Pada 10 Juni 2025 lalu, Satgas PKH telah melakukan pemasangan plang sebagai simbol pengambilalihan (penguasaan kembali) lahan hutan TNTN seluas 83 ribu hektare.
“Nasib kami makin terancam. Kami seolah-olah akan diusir dari tanah yang kami kelola sejak belasan tahun silam. Padahal, hidup kami bergantung pada kebun sawit yang kami kelola,” kata warga bernama Pardi.
Aksi unjuk rasa ke Jakarta ini dilakukan karena tidak adanya kepastian terhadap tuntutan mereka saat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Riau, pada Rabu (18/6/2025) lalu. Saat itu, Gubernur Riau Abdul Wahid berjanji akan menindaklanjuti aspirasi mereka dan menjembatani pertemuan dengan pemerintah pusat.
“Tapi, sampai saat ini janji itu gak jelas. Itu sebabnya, kami berinisiatif untuk datang ke Jakarta. Kami berharap bisa bertemu dengan Pak Presiden Prabowo Subianto,” kata warga lainnya.
Sudah Mengadu ke DPR
Sebelumnya, perwakilan masyarakat yang terdampak kebijakan penertiban hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau mengadu ke DPR RI, Rabu (2/7/2025). Mereka diterima langsung oleh Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Achmad Hermawan didampingi Wakil Ketua, Adian Napitupulu.
Kedatangan masyarakat untuk membeberkan situasi terkini yang dihadapi masyarakat yang merasa mendapat ancaman pengusiran, pasca kebijakan relokasi mandiri yang diumumkan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) terhadap penduduk di TNTN. Satgas PKH sebelumnya pada Selasa, 10 Juni 2025 lalu, telah menancapkan plang penguasaan hutan konservasi TNTN seluas 81 ribu hektare yang saat ini seluas 60 ribu hektare di antaranya diklaim telah bersalin rupa menjadi perkebunan kelapa sawit.
Satgas PKH mematok target relokasi mandiri para penduduk pada 22 Agustus 2025 mendatang, dan kemudian akan melakukan pemulihan (reforestasi) TNTN.
“Saat ini, sekolah tidak lagi menerima pendaftaran siswa baru. Listrik terancam diputus. Masyarakat bingung akan pindah kemana, padahal kebun sawit tersebut merupakan sumber mata pencarian keluarga di sana,. Masyarakat dicap sebagai perambah dan distempel sebagai pendatang,” kata perwakilan masyarakat Aziz Manurung dalam dialog bersama BAM RI yang disiarkan via flatform YouTube.
Aziz menyatakan, perjuangan masyarakat dalam mengelola TNTN tak bisa dinafikan begitu saja. Selama belasan tahun masyarakat mengelola TNTN secara mandiri, tanpa pernah merengek kepada negara.
“Kalau kita bandingkan dengan program transmigrasi, seharusnya sudah berapa uang negara yang dikeluarkan. Jangan melihat sisi enaknya masyarakat saat ini, tapi lihat kondisi mereka dulu bagaimana berjibaku,” kata Aziz.
Aziz juga mengungkap, buah kelapa sawit masyarakat tidak lagi bisa dijual, karena ramp (peron) penampungan buah sawit tidak lagi menerima buah masyarakat. Diduga, perusahaan pabrik kelapa sawit (PKS) tidak berani lagi membeli buah kelapa sawit masyarakat karena dituduh berasal dari kawasan hutan.
Ia menegaskan, kebijakan penertiban TNTN berupa relokasi mandiri akan menimbulkan derita perih bagi puluhan ribu jiwa penduduk. Ia tak ingin masyarakat disalahkan secara total, namun negara serta merta melakukan penertiban dengan dalih lingkungan.
“Kami heran mengapa kampanye TNTN sebagai paru-paru dunia kembali didengungkan. Padahal, TNTN itu masih berupa penunjukan belum sampai penetapan. Kondisi TNTN saat ditunjuk menjadi hutan konservasi juga bukan rimba pepohonan, namun bekas areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang kayu-kayunya telah diambil sejumlah korporasi,” kata Aziz.
Aziz mengklaim, langkah sepihak penertiban TNTN telah melupakan histori awal yang sesungguhnya. Sebelum adanya penunjukan TNTN, sudah banyak masyarakat yang mengelola kawasan hutan tersebut.
Ia bahkan menyebut, jika pemerintah ingin melakukan reforestasi, maka tak seharusnya dilakukan di atas lahan yang sudah dikelola masyarakat. Warga, kata Aziz, siap untuk menyisihkan hasil kebun sawitnya untuk melakukan penanaman pohon pada areal hutan yang ada di sekitar TNTN.
“Tapi jangan masyarakat disuruh pindah. Masyarakat rela melakukan penanaman pohon di areal hutan yang ada di sekitar TNTN. Landskap TNTN itu ratusan ribu hektare,” katanya.
(*Rls/Lo)
