JAGUARPOST. COM ||Pekanbaru – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menegaskan bahwa kebijakan parkir gratis di ritel modern merupakan kebijakan yang menguntungkan dua sisi sekaligus, yakni meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meringankan beban masyarakat.
Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru, Givo Vrabora, menyampaikan bahwa perubahan skema parkir dari retribusi menjadi pajak parkir daerah telah membuat kontribusi ritel modern lebih tertib, terukur, dan transparan, sehingga PAD tetap terjaga bahkan berpotensi meningkat.
“Dengan skema pajak parkir, pendapatan daerah tetap masuk dan lebih pasti. Di sisi lain, masyarakat tidak lagi dibebani pungutan parkir. Ini kebijakan yang sehat dan berpihak kepada rakyat,” ujar Givo.
HMI menilai kebijakan yang dikeluarkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho tersebut lahir dari keluhan masyarakat yang selama ini merasa terbebani oleh praktik parkir berbayar, khususnya di ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart.
Namun demikian, HMI mempertanyakan sikap anggota DPRD Pekanbaru Zulfan Hafiz yang mempersoalkan kebijakan parkir gratis tersebut. Menurut HMI, sikap itu berpotensi tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat yang saat ini justru merasa terbantu.
“Ketika PAD tetap naik dan masyarakat senang karena parkir gratis, wajar jika publik bertanya: keberatan ini sebenarnya mewakili kepentingan siapa?” tegas Givo.
HMI menilai kritik terhadap kebijakan parkir gratis seharusnya dilihat secara utuh dan objektif, bukan parsial. Fokus utama kebijakan publik, menurut HMI, adalah menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat tanpa mengorbankan kepentingan daerah.
“Kalau ada kebijakan yang membuat rakyat senang dan daerah tetap diuntungkan, maka seharusnya didukung dan dikawal implementasinya, bukan justru dipersoalkan secara berlebihan,” tambahnya.
HMI Cabang Pekanbaru menyatakan komitmennya untuk terus berdiri bersama masyarakat dan mengawal kebijakan Pemko agar tetap konsisten berpihak kepada rakyat kecil, sekaligus menjaga tata kelola pendapatan daerah yang transparan dan berkeadilan(**)
